KEWARGANEGARAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH
Keywords:
Hukum, Ekonomi, Syariah, PemerintahanSynopsis
Kewarganegaraan merupakan salah satu pilar penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang tidak hanya berkaitan dengan status hukum seseorang sebagai warga negara, tetapi juga mencakup kesadaran akan hak, kewajiban, tanggung jawab, serta partisipasi aktif dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil, makmur, dan berkeadaban. Dalam konteks perkembangan hukum dan ekonomi modern, pemahaman mengenai kewarganegaraan menjadi semakin penting karena berbagai tantangan global menuntut warga negara untuk memiliki wawasan kebangsaan yang kuat sekaligus kemampuan beradaptasi terhadap perubahan sosial, politik, hukum, dan ekonomi.
Buku Kewarganegaraan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah hadir untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep kewarganegaraan dengan mengintegrasikan perspektif konstitusi Indonesia, nilai-nilai Pancasila, serta prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Pembahasan dalam buku ini dirancang untuk memperlihatkan keterkaitan antara kehidupan bernegara, sistem hukum nasional, dan implementasi nilai-nilai syariah dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, pembaca diharapkan mampu memahami bahwa kewarganegaraan tidak hanya berorientasi pada aspek normatif, tetapi juga memiliki dimensi etika, sosial, ekonomi, dan kemaslahatan publik.
Materi yang disajikan mencakup berbagai tema strategis, mulai dari hak asasi manusia, bela negara, nasionalisme, demokrasi, wawasan nusantara, geostrategi nasional, ketahanan nasional, asas kewarganegaraan, dinamika demokrasi Indonesia, keseimbangan hak dan kewajiban warga negara, strategi menjaga stabilitas negara, hingga pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer dan siber. Setiap pembahasan dikaitkan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah sehingga mampu memberikan perspektif yang lebih luas mengenai peran warga negara dalam mendukung pembangunan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Buku ini diharapkan dapat menjadi sumber pembelajaran yang membantu mahasiswa, khususnya pada program studi Hukum Ekonomi Syariah, dalam memahami hubungan antara kewarganegaraan, sistem hukum nasional, dan nilai-nilai syariah. Melalui pemahaman yang utuh terhadap ketiga aspek tersebut, diharapkan lahir generasi yang memiliki integritas kebangsaan, kesadaran hukum, serta komitmen untuk berkontribusi dalam mewujudkan kehidupan bernegara yang berlandaskan keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan bersama.
Downloads
Download data is not yet available.
References
Asshiddiqie, Jimly. Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi. (Jakarta: Sinar Grafika). 2019.
Mahfud MD. Politik Hukum di Indonesia. (Jakarta: Rajawali Pers). 2021.
Manan, Bagir. Ekonomi Islam: Teori dan Praktik di Indonesia. (Yogyakarta: UII Press). 2019.
Najih, Ahmad. Maqāṣid Syariah Kontemporer. (Jakarta: Kencana). 2022.
Ridwan, Muhammad. Etika Pancasila dalam Era Disrupsi. (Bandung: Pustaka Setia). 2021.
Tim HES UIN Syarif Hidayatullah. “Advokasi HAM dalam Ekonomi Syariah.” Jurnal Hukum Islam, Vol. 22 No. 1. (Jakarta: UIN Press). 2023.
Komnas HAM. “Tanggung Jawab Hukum HAM.” Jurnal Keadilan Hukum, Vol. 10 No. 2. (Jakarta: FH UI). 2022.
Kaelan. Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Paradigma, 2016.
Kaelan, dan Achmad Zubaidi. Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi. Yogyakarta: Paradigma, 2010.
Soekanto, Soerjono. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, 1982.
Qardhawi, Yusuf. Norma dan Etika Ekonomi Islam. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
Shihab, M. Quraish. Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
Agus Adhari, “Ambiguitas Pengaturan Keadaan Bahaya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi, Volume 11, No. 1, 2019.
Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2015). Buku Putih Pertahanan Indonesia. Jakarta: Kemenhan RI.
Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2015). Buku Putih Pertahanan Indonesia. Jakarta: Kementerian Pertahanan RI.
Muhammad, Abdul Kadir. Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditia Bakti, 2004.
Angga. (2026). Peran Konstitusi dalam Sistem Hukum Nasional.
Anggar.G, Dkk. (2026). Ketahanan Dan Integrasi Nasional Indonesia Di Tengah Tantangan Global. https://doi.org/10.61722/jinu.v3i1.8035
Atakari.I, (2020). ANCAMAN BANGSA INDONESIA TERHADAP DISINTEGRASI NASIONAL. https://www.scribd.com/document/523617448/Makalah-Ancaman-Bangsa-Indonesia-Terhadap-Disintegrasi-Nasional
PrudentialSyariah. (2024). Etika Ekonomi Islam: Landasan Moral dalam Berbisnis dan Berinvestasi. https://inca.ac.id/literasi-hukum/
Saputro,Q. (2024). Cinta Tanah Air: Menjadi Wujud Pengamalan Pancasila Sila Ke-1. https://tambahpinter.com/cinta-tanah-air-merupakan-perwujudan-pengamalan-pancasila-sila-ke/#:~:text=Cinta%20Tanah%20Air%20merupakan%20salah%20satu%20bentuk%20pengamalan,dan%20menghormati%20kemajemukan%20agama%20yang%20ada%20di%20dalamnya.
Syafiyah.A, Dkk. (2024). HUBBUL WATHAN MINAL IMAN. https://www.scribd.com/document/784732408/MAKALAH-KEL3-Hubbul-wathan-minal-iman
Tokan.T, Dkk. (2022). MEMAHAMI NASIONALISME DAN HUKUM DI INDONESIA:SEBUAH KAJIAN KRITIS. https://ejournal.upnvj.ac.id/pp/article/view/6183/2380
Yulianti,C. (2023). Cinta Tanah Air: Pengertian, Contoh Perilaku, dan Manfaatnya bagi Bangsa. https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6613628/cinta-tanah-air-pengertian-contoh-perilaku-dan-manfaatnya-bagi-bangsa.
Ascarya. 2015. “Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia.” Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan.
Asshiddiqie, Jimly. 2014. “Konstitusi dan Demokrasi di Indonesia.” Jurnal Konstitusi.
Auda, Jasser. 2008. Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach. London: The International Institute of Islamic Thought.
Chapra, M. Umer. 2007. “The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah.” Islamic Economic Studies.
Kamali, Mohammad Hashim. 2000. “Shura and Democracy: A Comparative Analysis.” The American Journal of Islamic Social Sciences.
Mahfud MD. 2014. “Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia.” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM.
Mietzner, Marcus. 2012. “Indonesia’s Democratic Stagnation.” Journal of Democracy.
Robison, Richard dan Vedi R. Hadiz. 2004. Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets. London: Routledge.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Al-Watzikhoebillah. (2020). Sejarah pemikiran ekonomi Islam Nusantara dan implikasinya terhadap ekonomi syariah nasional.
Asshiddiqie, J. (2010). Pengantar ilmu hukum tata negara. Jakarta: Rajawali Pers.
Mashum, A. H., & Marlina. (2019). Nusantara syariah economy (construction of economic cooperation between the Indonesian Muslim community).
Rachman, I. N. (2016). Politik hukum pengelolaan sumber daya alam menurut Pasal 33 UUD 1945. Jurnal Konstitusi, 13(1).
Sunarso. (2008). Geopolitik dan geostrategi Indonesia. Yogyakarta: UNY Press.
Wibowo, S. E. (2018). Memahami makna Pasal 33 UUD 1945 perihal penguasaan negara terhadap sumber daya alam. Jurnal Legislasi Indonesia.
Budiarjo, Miriam. 2015. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Hadi, Sutrisno. 2018. Geostrategi Indonesia dan Ketahanan Nasional. Yogyakarta: Andi offset. Tersedia dalam situs link https://eprints.uad.ac.id.geostrategi
Suryohadiprojo, Sayidiman. 2005. Ketahanan Nasional Indonesia. Jakarta: Intermasa. Tersedia dalam situs link https://id.scribd.com.doc.konsep-astagatra
Sekti, A. F., & Firdaus, S. U. (2024). Ketahanan nasional dalam perspektif
kebijakan hukum kontemporer. Souvereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional, 3(1).
Rumbekwan, M., & Tanamal, N. A. (2022). Peran perempuan dalam ketahanan nasional. Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, 48(2), 203–212.
Thontowi, J. (2019). Proxy war, kejahatan lintas negara dan pengaruhnya terhadap ketahanan nasional perspektif hukum internasional. Prosiding Senas POLHI.
Jannah, A. S., & Nadhirah, A. (2026). Peran negara dalam menjaga stabilitas ekonomi dalam perspektif madzhab Hamfara. Jurnal Hamfara, 4(8), 91–97
Ridho Akbar. Fiqih Status Kewarganegaraan dalam Perspektif Hukum Islam dan UU No. 12 Tahun 2006. Peradaban Journal of Law and Society, Vol. 1, No. 1, 2022.
Ashfiya Nur Atqiya, Ahmad Muhamad Mustain Nasoha. Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia: Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam. Hukum Inovatif, Vol. 2, No. 1, 2025.
Jefri Hadi Astajib. Dampak Prinsip Hak Kewarganegaraan Ius Sanguinis di Indonesia terhadap Anak Imigran Rohingya. Repository Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2025.
Dwina Yuniken. Penegakan Hukum Status Kewarganegaraan Ganda Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2006. Universitas Andalas, 2023.
Yolanda Amelia Sarah, dkk. Pengaruh Globalisasi terhadap Eksistensi Identitas Nasional di Kalangan Gen Z. Jurnal PPKn, Vol. 14, No. 1, 2026.
Salfira Az Zahra. Penguatan Identitas Nasional Indonesia melalui Pendidikan Multikultural Berbasis Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika di Era Globalisasi. UIN Law Review, Vol. 1, No. 2, 2025.
Asshiddiqie, J. (2010). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Sinar Grafika.
Dr. Arman. 2015. Sejarah Indonesia Masa Kemerdekaan (1945 - 1998). Yogyakarta: Ombak
Horowitz, D. L. (2013). Constitutional Change and Democracy in Indonesia. Cambridge University Press.
Lev, D. S. (1966). The Transition to Guided Democracy: Indonesian Politics 1957–1959. Cornell University Modern Indonesia Project.
Ricklefs, M.C. (2008). : Sejarah Indonesia Modern (1200 - 2008). Jakarta: Serambi Ilmu Semesta
Roy.R, Dkk. 2025. Kepastian Hukum Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Ekonomi Syariah. Vol. 8 Nomor 1 2025: h. 21-27
Sartono Kartodirdjo. 1977, Sejarah Nasional Indonesia Jilid 6 Jaman Jepang dan Jaman Republik Indonesia (1942-1998)
Undang-Undang Dasar 1945 & Dokumen Resmi: Tersedia di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), diakses dari situs resmi [anri.go.id](https://anri.go.id).
World Justice Project. (2023). Rule of Law Index 2023. Diakses dari [worldjusticeproject.org](https://worldjusticeproject.org/rule-oflaw-index/).
Zahratul.N, Dkk. Peran Sentral Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Penguatan Ekosistem Keuangan. Vol. 1. No. 1., 2025
Sinambela, I. G. B., dkk. (2025). Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Perspektif Konstitusi.
Mashyudi, M., & Nasoha, N. (2025). Hak dan Kewajiban dalam Perspektif Konstitusi Islam dan Negara.
Dani, D. T. R. (2025). Analisis Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam UUD 1945.
Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi RI
Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). Why nations fail: The origins of power, prosperity, and poverty. New York: Crown Business.
Ahmed, H. (2013). Islamic banking and financial stability. Journal of Islamic Economics, 6(2), 45–60.
Alesina, A., & Perotti, R. (1996). Income distribution, political instability, and investment. European Economic Review, 40(6), 1203–1228.
Asshiddiqie, J. (2010). Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
Bank Indonesia. (2022). Laporan perekonomian Indonesia. Jakarta: Bank Indonesia.
Barro, R. J. (1991). Economic growth in a cross section of countries. The Quarterly Journal of Economics, 106(2), 407–443.
Chapra, M. U. (2000). The future of economics: An Islamic perspective. Leicester: Islamic Foundation.
Hasan, Z. (2011). Islamic finance and economic stability. ISRA International Journal of Islamic Finance, 3(1), 1–20.
International Monetary Fund (IMF). (2021). Fiscal monitor. Washington, DC: IMF.
Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2011). An introduction to Islamic finance: Theory and practice. Singapore: Wiley.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). APBN kita. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
Khan, F. (2010). How Islamic is Islamic banking? Journal of Economic Behavior & Organization, 76(3), 805–820.
Krugman, P. (2009). The return of depression economics and the crisis of 2008. New York: W.W. Norton.
Mahfud MD, M. (2017). Politik hukum di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
Mankiw, N. G. (2019). Macroeconomics (10th ed.). New York: Worth Publishers.
Mirakhor, A. (2017). Risk sharing in finance. London: Palgrave Macmillan.
North, D. C. (1990). Institutions, institutional change and economic performance. Cambridge: Cambridge University Press.
Obaidullah, M. (2005). Islamic financial services. Jeddah: Islamic Research and Training Institute.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). Statistik perbankan syariah. Jakarta: OJK.
Rodrik, D. (2011). The globalization paradox: Democracy and the future of the world economy. New York: W.W. Norton.
Sachs, J. D. (2005). The end of poverty: Economic possibilities for our time. New York: Penguin Press.
Sen, A. (1999). Development as freedom. Oxford: Oxford University Press.
Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). Economic development (12th ed.). Boston: Pearson.
UNDP. (2020). Human development report. New York: UNDP.
World Bank. (2020). Global economic prospects. Washington, DC: World Bank.
Juliana, R,I. (2025). Bank syariah indonesia healt status during cyber attack using camel, section islamic education. 13(4). https://ijis.umsida.ac.id/index.php/ijis/article/view/1786?utm
Solikhawati, A., Samsuri, A. (2023). Evaluasi bank syariah indonesia pasca serangan siber: pergerakan saham dan kinerja. Jurnal ilmiah ekonomi syariah, 9(3). https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/10309?
Restika, Sonita, E. (2023). Tantangan keamanan siber dalam manajemen likuiditas bank syariah: menjaga stabilitas keuangan di era digital. Journal of management & sharia business. 1(2). 26-27. https://ejournal.uinbukittinggi.ac.id/index.php/krigan/article/view/7929?utm_source=chatgpt.com
Downloads
Published
June 22, 2026
Copyright (c) 2026 Irma Irma, Imam Nawawi, Syekhan Al Fathan, Syifa Fauzya Nur'ainy, Aisha Ainun Mahya, Muhammad Hilman, Ismayanti Sya’baniah, Muhamad Lukman Noer Ikhsan, Rika Nadiyah Nur Halimah, Arif Syarifuddin Budiman, Hilmi Al Fauzan Ramadhan, Neng Afifatussalamah, Rogib Maula Romdon, Citra Adzra Azkya, Najmi Qurota’ayun, Zahra Khoerun Nisa, Aisyah Devina Damayanti, Risna Sri Widiantyningsih, Zulva Aulia, Wafha Fatimah Nur Arfah (Author)
License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Details about this monograph
ISBN-10 (Discontinued)
62-1256-1818-329
How to Cite
Irma, I., Nawawi, I., Al Fathan, S., Nur'ainy, S. F., Mahya, A. A., Hilman, M., Sya’baniah, I., Noer Ikhsan, M. L., Nur Halimah, R. N., Budiman, A. S., Ramadhan, H. A. F., Afifatussalamah, N., Romdon, R. M., Azkya, C. A., Qurota’ayun, N., Nisa, Z. K., Devina Damayanti, A., Widiantyningsih, R. S., Aulia, Z., & Nur Arfah, W. F. (2026). KEWARGANEGARAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI’AH. Widina Media Utama. https://doi.org/10.59818/3991hd62
