STRATEGI PENYUSUNAN APBD BERBASIS KINERJA DI ERA TRANSFORMASI TATA KELOLA KEUANGAN DAERAH

A. Peraturan Perundang-Undangan

• Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

• Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

• Indonesia. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

• Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

• Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

• Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

• Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

• Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

• Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

• Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta perubahannya.

B. Buku

• Bastian, I. (2020). Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga.

• Bastian, I. (2019). Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.

• Halim, A. (2021). Manajemen Keuangan Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.

• Halim, A., & Kusufi, M. S. (2020). Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.

• Mahmudi. (2019). Perhitungan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

• Mahmudi. (2021). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

• Mardiasmo. (2021). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.

• Mardiasmo. (2018). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi.

• Nordiawan, D., Putra, I. S., & Rahmawati, M. (2019). Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat.

• Nordiawan, D. (2018). Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.

• Rasyid, R. (2018). Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Jakarta: LP3ES.

• Syafii, I. K. (2020). Administrasi Publik. Bandung: Pustaka Reka Cipta.

C. Referensi Internasional

• Anthony, R. N., & Young, D. W. (2019). Management Control in Nonprofit Organizations. New York: McGraw-Hill.

• Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2004). Strategy Maps: Converting Intangible Assets into Tangible Outcomes. Boston: Harvard Business School Press.

• Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1996). The Balanced Scorecard. Boston: Harvard Business School Press.

• Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). Reinventing Government. Reading, MA: Addison-Wesley.

• Pollitt, C., & Bouckaert, G. (2017). Public Management Reform. Oxford: Oxford University Press.

• Robinson, M. (Ed.). (2007). Performance Budgeting: Linking Funding and Results. Washington, DC: International Monetary Fund.

• Shah, A. (Ed.). (2007). Budgeting and Budgetary Institutions. Washington, DC: World Bank.

• World Bank. (1998). Public Expenditure Management Handbook. Washington, DC: World Bank.

D. Publikasi Pemerintah

• Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (berbagai tahun). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS).

• Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2021). Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

• Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (berbagai tahun). Pedoman Penyusunan APBD.

• Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (berbagai tahun). Nota Keuangan dan APBN.

• Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (berbagai tahun). Kajian Fiskal Regional.

• Kementerian PPN/Bappenas. (2020). Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah.

E. Standar dan Pedoman

• Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Pedoman Manajemen Risiko Sektor Publik.

• Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Pedoman Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

• Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). (2017). Enterprise Risk Management—Integrating with Strategy and Performance.

• International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI). INTOSAI Framework of Professional Pronouncements (IFPP).

• International Organization for Standardization. (2018). ISO 31000:2018 Risk Management—Guidelines.

• Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2019). OECD Recommendation on Budgetary Governance.

F. Artikel Ilmiah

• Diamond, J. (2003). From Program to Performance Budgeting: The Challenge for Emerging Market Economies. IMF Working Paper.

• Joyce, P. G. (2011). The Performance Budgeting Reform. Public Administration Review.

• Moynihan, D. P. (2008). The Dynamics of Performance Management. Washington, DC: Georgetown University Press.

• Robinson, M., & Brumby, J. (2005). Does Performance Budgeting Work? IMF Working Paper.

• Schick, A. (2014). The Metamorphoses of Performance Budgeting. OECD Journal on Budgeting.

G. Dokumen Pendukung

• Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berbagai pemerintah daerah.

• Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

• Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

• Kebijakan Umum APBD (KUA).

• Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

• Dokumen RKA-SKPD.

• Dokumen APBD dan Perubahan APBD.

• Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).